Jokowi Setuju Un Dihapus
Presiden Indonesia, Joko Widodo, sering disebut dengan panggilan akrabnya, Jokowi, telah mengumumkan keputusannya untuk mendukung penghapusan Ujian Nasional (UN) di Indonesia. Keputusan ini tentu saja menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat serta pelaku pendidikan.
Pengantar
Penting untuk menjelaskan bahwa UN adalah ujian standar nasional yang dilaksanakan setiap tahun bagi seluruh siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia. Ujian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan siswa dalam berbagai bidang studi.
Namun, seiring berjalannya waktu, UN menjadi kontroversial karena berbagai alasan. Kritik terhadap UN mencakup permasalahan seperti tingkat kesulitan soal yang tidak selalu relevan dengan kurikulum sekolah serta faktor keadilan bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis.
Tantangan Soal Kesulitan dan Relevansi
Satu masalah utama yang dikritik terkait dengan UN adalah tingkat kesulitan soal ujian yang sering dianggap tidak sesuai dengan kurikulum sekolah. Soal-soal yang sulit dapat menghambat kemajuan akademik siswa secara keseluruhan. Ini juga dapat menjadi sumber stres bagi siswa, karena mereka harus mempersiapkan diri dari tingkat kesulitan yang tidak selalu mereka temui di sekolah.
Di samping itu, relevansi soal UN perlu dipertanyakan. Dalam beberapa kasus, soal-soal ujian menguji aspek-aspek tertentu dari mata pelajaran yang mungkin bukan prioritas utama dalam kurikulum nasional. Dengan demikian, siswa cenderung lebih memusatkan perhatian pada persiapan ujian daripada pemahaman konsep penting dalam mata pelajaran secara menyeluruh.
Faktor Keadilan dan Kesetaraan
Salah satu kekhawatiran utama terkait dengan UN adalah masalah keadilan dan kesetaraan. UN belum sepenuhnya mampu menjamin perlakuan yang sama terhadap semua siswa di seluruh negeri. Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis menyebabkan kesenjangan dalam persiapan siswa untuk menghadapi ujian tersebut.
Misalnya, seorang siswa dari desa pedalaman dengan akses terbatas terhadap bahan ajar atau fasilitas belajar berkualitas mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan seorang siswa dari kota besar dengan akses mudah terhadap teknologi dan sumber daya pendidikan modern.
Pendekatan Alternatif: Evaluasi Berkelanjutan
Mengakui berbagai tantangan yang dihadapi oleh UN, Jokowi memberikan dukungan kepada gagasan penghapusan UN dan memilih pendekatan alternatif untuk evaluasi siswa. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penggunaan sistem evaluasi berkelanjutan yang melibatkan penilaian secara terus-menerus selama tahun ajaran, bukan hanya berfokus pada ujian akhir.
Melalui pendekatan ini, penilaian dapat menjadi lebih seimbang dan menyeluruh, mencakup aspek-aspek seperti partisipasi kelas, tugas-tugas proyek, penugasan individu, dan sejenisnya. Siswa akan dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi nyata serta keaktifan mereka dalam proses belajar mengajar.
Manfaat dari Penghapusan UN
Penghapusan UN diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia. Beberapa manfaat tersebut termasuk:
- Pemberdayaan siswa: Evaluasi berkelanjutan memungkinkan siswa untuk menjadi aktor utama dalam pembelajaran mereka sendiri. Mereka tidak hanya fokus pada persiapan ujian akhir, tetapi juga dapat menunjukkan penguasaan materi melalui berbagai bentuk penilaian.
- Kurikulum yang lebih relevan: Dengan fokus lebih pada evaluasi berkelanjutan, guru dan institusi pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum dengan lebih baik. Ini memungkinkan pemberian materi yang lebih relevan dan meningkatkan pemahaman konsep secara lebih mendalam.
- Keadilan dan kesetaraan: Pendekatan alternatif evaluasi memberikan peluang yang lebih adil bagi siswa dari berbagai latar belakang. Faktor sosial, ekonomi, dan geografis tidak lagi menjadi hambatan yang signifikan dalam proses evaluasi siswa.
Kesimpulan
Keputusan Jokowi untuk mendukung penghapusan UN adalah langkah besar dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. Dengan meningkatkan keadilan, relevansi, dan pemberdayaan siswa, perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di negara ini secara keseluruhan. Meskipun tantangan pelaksanaannya mungkin ada, langkah ini menuju arah yang positif untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik di masa depan.
