Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, belum pernah sepakat dengan penggunaan Ujian Nasional (UN) sebagai acuan kelulusan siswa sejak awal masa kepemimpinannya. Ini menjadi isu yang kerap diperbincangkan setiap tahun menjelang pelaksanaan UN. Bagi Jokowi, UN bukanlah ukuran utama dalam menilai keberhasilan pendidikan di Indonesia, dan dia telah mengusulkan berbagai alternatif yang lebih baik selama bertahun-tahun.
Jokowi: “UN Bukan Patokan Utama”
Pada tahun 2014, saat masih berstatus sebagai Presiden terpilih, Jokowi sudah menyatakan bahwa UN tidak boleh menjadi satu-satunya patokan dalam menentukan kelulusan siswa. Dia mengungkapkan pandangannya bahwa pendidikan adalah tentang proses belajar-mengajar yang komprehensif dan tak terbatas pada hasil tes satu kali.
Dalam pidato resmi sebelum pelaksanaan UN pada tahun 2015, Jokowi kembali menegaskan bahwa penilaian pendidikan harus melibatkan aspek keterampilan dan kemampuan anak secara keseluruhan. Ia mempertanyakan relevansi UN dengan dunia nyata dan pentingnya penerapan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Alternatif Pengganti UN
Meskipun telah menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap UN, Jokowi juga memberikan solusi alternatif dalam mengevaluasi kemampuan siswa secara objektif. Salah satu alternatif yang diajukan adalah pendekatan ujian berbasis komputer (Computer-Based Test/CBT) yang memanfaatkan teknologi digital dalam pelaksanaannya.
Jokowi melihat potensi CBT sebagai cara untuk mengukur kemampuan siswa secara lebih akurat dengan menerapkan soal-soal yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan kecerdasan individu. Dengan metode ini, setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan potensi dan kemampuannya, tanpa dibatasi oleh faktor sosial atau lingkungan.
Selain itu, Jokowi juga gencar mempromosikan pembelajaran berbasis keterampilan (skill-based learning) sebagai pengganti penilaian semata berdasarkan tes tertulis. Dia menegaskan bahwa dunia kerja saat ini mengharapkan lulusan yang memiliki keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Tantangan dalam Mengganti UN
Mengganti UN tidaklah mudah karena melibatkan banyak pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, sekolah-sekolah, dan guru-guru di seluruh Indonesia. Sistem evaluasi pendidikan merupakan hal sensitif dan rumit karena berkaitan langsung dengan masa depan para siswa.
Salah satu kendala utama adalah menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Pendidikan harus mampu menciptakan lulusan yang siap bersaing di era digitalisasi saat ini dan ini menjadi salah satu fokus utama Jokowi dalam transformasi pendidikan di Indonesia.
Lalu, ada juga tantangan dalam mempersiapkan infrastruktur yang memadai untuk implementasi CBT. Memastikan setiap sekolah memiliki fasilitas komputer dan jaringan internet yang memadai adalah langkah krusial dalam mendukung pelaksanaan ujian berbasis komputer secara nasional.
Rencana Masa Depan
Meskipun belum berhasil sepenuhnya mengganti UN dengan sistem yang lebih baik, Jokowi tetap optimis untuk memberikan perubahan positif dalam evaluasi pendidikan di Indonesia. Upayanya dalam mempromosikan pembelajaran berbasis keterampilan dan penerapan teknologi digital dalam ujian menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara ini.
Jokowi juga telah mengusulkan reformasi kurikulum yang lebih terkait dengan dunia riil dan menekankan pentingnya pendidikan vokasional untuk membekali siswa dengan keterampilan praktis. Dalam visi Jokowi, dunia pendidikan harus mampu melahirkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan global dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.
Tentu saja, perubahan tidak terjadi secara instan. Proses menuju solusi yang lebih baik membutuhkan kerjasama semua pihak terkait. Namun, keinginan Jokowi untuk menerapkan sistem evaluasi pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif dapat menjadi landasan bagi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih cerah.
Dengan demikian, meskipun dalam perjalanan Jokowi menghadapi tantangan dan rintangan yang besar, visinya untuk memberikan evaluasi pendidikan yang lebih baik di Indonesia tetap kokoh. Melalui upaya kolaboratif dan komitmen yang kuat, perubahan yang diharapkan dapat terwujud demi menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, efektif, dan relevan bagi masa depan bangsa.
