Jokowi, Presiden Indonesia saat itu, mengungkapkan harapannya pada Januari 2014 bahwa Transjakarta akan segera menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan transportasi publik di ibu kota.
1. Latar Belakang Transjakarta
Sebagai salah satu kota terpadat di dunia, Jakarta menghadapi tantangan besar dalam mengelola transportasi publik yang efisien, aman, dan nyaman bagi warganya. Transjakarta diperkenalkan pada tahun 2004 sebagai sistem bus rapid transit pertama di Indonesia dengan harapan mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas masyarakat.
Inovasi Transportasi Publik
Dengan jalur khusus yang terpisah dari kendaraan pribadi lainnya, Transjakarta menawarkan alternatif transportasi yang lebih cepat untuk mencapai tujuan. Konsepnya didasarkan pada sistem BRT yang telah sukses di beberapa negara lain seperti Brasil dan Kolombia.
Tantangan dan Kritik
Meskipun memiliki potensi besar untuk memperbaiki kondisi transportasi Jakarta, Transjakarta juga menghadapi tantangan dan kritik. Salah satunya adalah masalah kekurangan armada bus yang sering membuat penumpang harus menunggu lama untuk mendapatkan kendaraan. Selain itu, manajemen operasional juga menjadi sorotan karena adanya keluhan tentang ketidakdisiplinan pengemudi atau kurangnya pemeliharaan kendaraan.
2. Visi Jokowi
Pada Januari 2014, Presiden Jokowi menyoroti permasalahan yang dihadapi oleh Transjakarta dan mengajukan ide untuk menjadikannya BUMD. Dalam wawancara dengan media, beliau menyampaikan keyakinannya bahwa dengan status BUMD, Transjakarta akan memiliki keleluasaan dalam mengatur sumber daya dan anggaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan.
Keuntungan Menjadi BUMD
Dengan menjadi BUMD, Transjakarta akan memiliki kewenangan lebih dalam pengelolaan operasional dan keuangan. Hal ini diharapkan dapat membantu memperbaiki masalah-masalah yang sering kali muncul, seperti kurangnya armada bus atau ketidakdisiplinan pengemudi. Selain itu, Transjakarta juga diharapkan dapat lebih mandiri secara finansial dengan mendapatkan pendapatan dari tarif penumpang dan potensi bisnis lainnya.
3. Proses Transformasi
Meski memiliki visi yang jelas, transformasi Transjakarta menjadi BUMD tidak berjalan mulus. Dibutuhkan serangkaian proses dan regulasi untuk mengubah statusnya dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi BUMD.
Pengevaluasian Keberlanjutan
Sebagai persyaratan utama untuk menjadi BUMD, Transjakarta harus menjalani evaluasi keberlanjutan oleh Kementerian BUMN. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap kesiapan organisasi dalam mengelola entitas BUMD, termasuk aspek keuangan, SDM, dan tata kelola perusahaan.
Persiapan Struktural
Proses transformasi juga membutuhkan persiapan struktural yang melibatkan perubahan dalam sistem manajemen internal serta penyesuaian dalam kebijakan dan regulasi yang berlaku. Transjakarta harus memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan sistem pengawasan yang efektif untuk mendukung operasional sebagai BUMD.
Rapat Koordinasi dengan Pemda
Transformasi Transjakarta menjadi BUMD bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta. Rapat koordinasi dilakukan antara pihak-pihak terkait untuk membahas rencana transformasi ini dan memastikan pemenuhan persyaratan hingga tingkat daerah.
Kesimpulan
Jokowi berharap pada Januari 2014 bahwa Transjakarta dapat segera menjadi BUMD guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan transportasi publik di Jakarta. Transformasi ini tidaklah mudah dan melibatkan proses evaluasi serta persiapan struktural. Namun, dengan status BUMD, diharapkan Transjakarta dapat mencapai tujuan tersebut dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
