Beda Tindakan Ahok dan Jokowi Terhadap PKL di Jembatan Penyeberangan
Masyarakat Jakarta tentu tidak asing dengan permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjamur di berbagai sudut kota. Salah satu titik perhatian utama terkait masalah ini adalah jembatan penyeberangan, tempat yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki namun seringkali digunakan oleh PKL untuk berdagang. Dalam konteks ini, kita akan melihat perbedaan tindakan yang diambil oleh mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, dan Presiden saat itu Joko Widodo, atau Jokowi.
Ahok: Pendekatan Keras dengan Bantuan Aparat
Ahok dikenal sebagai seorang pemimpin yang tegas dalam menangani permasalahan PKL di jembatan penyeberangan. Ia menggunakan pendekatan keras dengan melibatkan aparat kepolisian dan Satpol PP. Strategi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para PKL agar mereka tidak kembali menguasai jembatan penyeberangan.
Langkah pertama yang dilakukan Ahok adalah memberikan peringatan kepada para PKL untuk segera meninggalkan area tersebut. Apabila peringatan ini tidak diindahkan, ia kemudian menerjunkan Satpol PP untuk mengosongkan jembatan dari kegiatan perdagangan ilegal tersebut secara paksa.
Metode lain yang digunakan oleh Ahok adalah dengan memberlakukan aturan yang lebih ketat terkait penggunaan jembatan penyeberangan. Ia menggandeng aparat kepolisian untuk melakukan pemantauan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Dengan begitu, PKL yang berusaha menggunakan jembatan penyeberangan untuk berdagang akan mendapatkan sanksi hukum.
Ahok: Efektivitas Pendekatan Keras
Pendekatan keras yang diterapkan oleh Ahok berhasil membuat PKL terdorong untuk meninggalkan jembatan penyeberangan secara paksa. Banyak dari mereka yang tidak berani kembali setelah melihat tindakan tegas pemerintah.
Namun, pendekatan ini juga menimbulkan kontroversi di masyarakat. Banyak pihak yang mengkritik metode kekerasan yang dianggap tidak manusiawi dan menyalahi hak asasi manusia. Argumentasi ini menjadi landasan bagi pihak-pihak yang mendukung pendekatan lain dalam menangani masalah PKL di jembatan penyeberangan.
Jokowi: Pendekatan Berbasis Kemanusiaan
Sebagai Presiden, Jokowi juga pernah menghadapi masalah PKL di jembatan penyeberangan saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, tindakan yang ia ambil memiliki perbedaan dengan pendekatan keras yang dilakukan oleh Ahok.
Jokowi lebih condong kepada pendekatan berbasis kemanusiaan dalam menangani permasalahan PKL. Ia berfokus untuk memberikan solusi jangka panjang yang mampu memenuhi kebutuhan para PKL tanpa mengorbankan hak-hak pejalan kaki.
Jokowi: Relokasi dan Pemberdayaan
Satu dari beberapa langkah yang dilakukan oleh Jokowi adalah dengan merelokasi PKL dari jembatan penyeberangan ke lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah. Lokasi ini biasanya berada di lingkungan perkotaan yang telah diperuntukkan bagi aktivitas perdagangan.
Selain itu, Jokowi juga memberikan program pemberdayaan bagi para PKL agar mereka dapat memiliki akses ke pelatihan dan modal usaha. Hal ini bertujuan agar PKL dapat meningkatkan keterampilan mereka serta meningkatkan pendapatan.
Tantangan Pendekatan Berbasis Kemanusiaan
Pendekatan berbasis kemanusiaan yang diambil oleh Jokowi tidak selalu berjalan mulus. Banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, seperti resistensi dari para PKL terkait dengan relokasi dan kurangnya sumber daya untuk program pemberdayaan.
Beberapa pihak juga menyoroti bahwa pendekatan ini cenderung memprioritaskan kepentingan ekonomi daripada menjaga estetika kawasan publik. Mereka berpendapat bahwa meskipun ada upaya untuk memberikan solusi jangka panjang, masalah PKL di jembatan penyeberangan tetap belum teratasi secara menyeluruh.
Kesimpulan
Dalam menangani masalah PKL di jembatan penyeberangan, Ahok dan Jokowi memiliki pendekatan yang berbeda. Ahok menggunakan tindakan keras dengan melibatkan aparat, sementara Jokowi mengedepankan pendekatan berbasis kemanusiaan. Keduanya memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri dalam upaya mereka untuk mengatasi permasalahan yang kompleks ini.
Pilihan antara pendekatan keras atau berbasis kemanusiaan masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Jakarta. Dalam konteks ini, sangat penting bagi pemerintah untuk terus melibatkan para pemangku kepentingan, seperti orang-orang yang terlibat langsung dalam permasalahan PKL di jembatan penyeberangan, untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
