Presiden Joko Widodo, yang akrab dipanggil Jokowi, telah menetapkan target ambisius untuk membangun 200 rusun (rumah susun) per tahun dalam upayanya untuk mengatasi masalah kekurangan hunian di Indonesia. Rusun merupakan solusi yang efektif dalam memberikan tempat tinggal layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.
Tantangan Kekurangan Hunian di Indonesia
Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan menghadapi tantangan serius dalam hal kekurangan hunian. Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan urbanisasi yang cepat telah menyebabkan lonjakan permintaan akan hunian di kota-kota besar.
Masalahnya adalah tidak semua orang mampu membeli atau membangun rumah sendiri. Banyak masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah terpaksa tinggal di pemukiman kumuh atau mencari tempat tinggal yang tidak layak secara ekonomi maupun sosial. Hal ini menciptakan kesenjangan sosial yang cukup signifikan dan mengancam keberlanjutan perkembangan kota.
Rusun Sebagai Solusi Terjangkau
Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, Jokowi melihat potensi besar pada pembangunan rusun sebagai solusi terjangkau untuk menyediakan hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah. Rusun dapat dibangun dengan biaya lebih efisien daripada rumah tradisional, sehingga lebih terjangkau bagi mereka yang membutuhkan.
Tidak hanya itu, rusun juga dapat menyediakan lingkungan hidup yang layak. Dengan pemilihan lokasi yang strategis di perkotaan, rusun dapat memberikan akses lebih baik ke fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat kerja. Selain itu, pengelolaan dan pemeliharaan rusun yang terpusat juga memberikan jaminan kebersihan dan keamanan bagi penghuninya.
Target Ambisius Jokowi
Sejak awal masa jabatannya sebagai presiden pada tahun 2014, Jokowi telah menunjukkan komitmennya untuk mengatasi masalah kekurangan hunian dengan membangun rusun secara massal. Pada tahun 2019, ia menargetkan pembangunan 200 rusun per tahun.
Meningkatnya Investasi dalam Pembangunan Rusun
Untuk mencapai target ini, pemerintah Indonesia telah meningkatkan investasi dalam pembangunan rusun. Dana yang dialokasikan untuk sektor perumahan melonjak tajam dari Rp36 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp130 triliun pada tahun 2020. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pembangunan rusun di seluruh Indonesia.
Tidak hanya itu, pemerintah juga mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan rusun. Melalui skema kemitraan antara pemerintah dan swasta (public-private partnership/PPP), investor swasta diberikan insentif dan fasilitas untuk membangun rusun yang mencakup unit-unit komersial dan hunian berbiaya rendah.
Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Pembangunan rusun bukan hanya tentang membangun gedung-gedung baru, tetapi juga melibatkan pengembangan infrastruktur pendukung. Jokowi memahami bahwa ketersediaan akses transportasi yang baik, air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya sangat penting untuk keberhasilan rusun sebagai solusi perumahan.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan infrastruktur. Hal ini mencakup pembangunan jaringan transportasi seperti jalan tol, jalan raya, dan kereta api. Dengan meningkatnya aksesibilitas, tidak hanya akan memudahkan mobilitas penduduk di sekitar rusun, tetapi juga akan meningkatkan daya tarik investasi di daerah tersebut.
Mendorong Kemandirian Ekonomi
Selain menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan rusun juga dapat mendorong kemandirian ekonomi mereka. Jokowi mengakui pentingnya memberikan kesempatan bagi penghuni rusun untuk meningkatkan keterampilan dan mencari penghidupan yang lebih baik.
Dalam upaya ini, pemerintah telah menyediakan pelatihan kerja dan program bantuan modal untuk membantu penghuni rusun memulai usaha kecil atau meningkatkan usaha yang telah ada. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan di sekitar rusun.
Kesimpulan
Pembangunan 200 rusun per tahun merupakan target ambisius Jokowi dalam upayanya mengatasi masalah kekurangan hunian di Indonesia. Dengan meningkatnya investasi dalam pembangunan rusun dan pengembangan infrastruktur pendukung, pemerintah berharap dapat menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta mendorong kemandirian ekonomi mereka.
Pada akhirnya, langkah-langkah ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan perkotaan Indonesia, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.
